TIMORDAILYNEWS.COM, MALAKA – Salah satu program prioritas yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Malaka Dr. Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin dalam masa kepemimpinannya di antaranya pemberian insentif kepada para fukun atau pemangku adat di Kabupaten Malaka.
Untuk itu pada beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan studi banding (Stuba) di Provinsi Bali terkait dengan lembaga adat, termasuk di dalamnya terkait dengan pemberian insentif kepada para fukun atau pemangku adat di Kabupaten Malaka.
Namun dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malaka salah satu program prioritas yakni pemberian insentif kepada para fukun di Kabupaten Malaka ditolak oleh DPRD melalui pemandangan umum fraksi.
Penolakan tersebut dimaksudkan untuk dilakukan lagi pengkajian-pengkajian oleh Pemerintah dan dibahas juga oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
Dimana dari enam fraksi lima fraksi menolak dengan meminta kepada Pemerintah untuk dikaji lagi yakni fraksi Golkar, PDIP, NasDem, Gerindra, dan fraksi Malaka Sejahtera sementara hanya fraksi PKB sendiri yang menerima untuk dibahas.
Hal tersebut dibenarkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka melalui Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Devi Hermin Ndolu ketika ditemui media ini, Selasa 30/11/2021.
“Fraksi PKB itu dalam pemandangan umum menerima untuk dibahas lima fraksi itu minta Pemerintah untuk dikaji lagi,” ujar Devi Ndolu.
Terkait dengan insentif kepada fukun, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka ini mengatakan dalam pemandangan umum fraksi PKB menerima untuk dibahas sementara lima fraksi menolak dengan meminta Pemerintah untuk dikaji lagi.
Lanjut Politisi PDIP tersebut bahwa ditingkat badan pembentukan peraturan daerah juga itu dibahas. Nanti ada tahap selanjutnya yaitu dievaluasi di Biro Hukum dan Kanwil Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM.
“Jadi itu belum final. Lalu sesudah itu baru fraksi memutuskan,” jelas Devi Ndolu singkat. (gon/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)
