Pemkab Belu Pangkas Jalur Birokrasi
TIMORDAILYNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Belu tampaknya memberikan perhatian khusus perihal efisiensi birokrasi. Salah satu agenda besar Pemerintah adalah penyederhanaan birokrasi. Hal itu terungkap dalam sambutan Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus pada Upacara Peringatan HUT Ke-78 RI Tingkat Kabupaten Belu di Lapangan Umum Atambua, Kamis (17/8/2023).
Bupati menjelaskan, untuk memangkas jalur birokrasi dan menciptakan layanan publik yang efektif dan efisien, tahun 2023 ini Pemerintah Daerah melaksanakan penggabungan beberapa dinas sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2022.
“Melalui penggabungan organisasi perangkat daerah, diharapkan birokrasi pemerintahan lebih ramping dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentu saja dapat menghemat anggaran belanja,” ucap Bupati Belu, sembari menuturkan bahwa, Pemerintah daerah juga telah memberikan tunjangan perbaikan penghasilan dan diharapkan dengan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi ASN akan memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja sekaligus kesejahteraan ASN.
Disampaikan pula, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Belu ditandai dengan Pencanangan Zona Integritas sebagai komitmen menjadikan birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu yang bebas dari korupsi. Selama kurun waktu 2022-2023, lewat monitoring Center For Prevention oleh KPK kita memperoleh nilai 86.
“Selain itu Penilaian Kepatutan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT dengan nilai 72,43, dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Belu mencapai 51,78%., serta Perolehan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2.03 dan Penilaian Maturitas APIP 3.00. Kemudian penilaian terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Belu selama 5 tahun berturut-turut, kita memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar Bupati Belu. (Prokopimbelu/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)
