TIMORDAILYNEWS.COM, ATAMBUA – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ny. Julie Sutrisno Laiskodat menginginkan semua Paud yang berada di wilayah Provinsi NTT segera terakreditasi.
Keinginan ini disampaikan Julie Laiskodat melalui sambutannya saat mengukuhkan Bunda Paud 8 Kabupaten yang disiarkan secara virtual, Sabtu 29 Mei 2021.
8 Bunda Paud yang dikukuhkan diantaranya Bunda Paud Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU ), Belu, Malaka, Sumba Barat, Sumba Timur Ngada, Manggarai dan Manggarai Barat.
Dalam sambutannya, Ia mengatakan untuk meningkatkan kualitas paud maka paud harus terakreditasi, dan untuk terakreditasi maka harus ada 8 point utama yang harus terpenuhi.
Termasuk diantaranya mempersiapkan guru yang berkompeten dan juga aspek lainnya yang mendukung terakreditasi nya paud.
“Bukan hanya guru – gurunya saja tapi banyak aspek yang harus terpenuhi,”tandas Julie.
Guru juga bilang dia bukan hanya dilihat dari ijasah yang diperoleh, namun lebih pada kualitas dan telah terakreditasi.Hal ini penting demi meningkatkan kualitas pendidikan di NTT, dimana sebutnya paud merupakan pondasi utama peningkatan sumber daya manusia di wilayah NTT.
Selain itu juga pada kesempatan itu Ny. Julie Sutrisno Laiskodat meminta agar bunda paud yang telah dikukuhkan memperhatikan betul – betul sistem yang baik dalam pengelolaan paud di wilayahnya masing-masing.
“Mereka punya sistem harus jelas.
mereka punya kebersihan dan alat – alat pendukung harus jelas,” sebutnya.
Ia juga mengatakan bakal meminta ijin kepada Gubernur dan para Bupati agar menyiapkan anggaran demi perbaikan paud ke arah yang lebih baik.
Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan dalam tahun ini bakal segera melantik dan mengukuhkan Bunda – bunda paud di tingkat kecamatan dan desa bersama Pokja – Pokja yang akan bekerja pada bidangnya masing – masing.
Usai dikukuhkan, Bunda Paud Kabupaten Belu Dra. Freny Indriani Yanuarika mengambarkan secara umum keberadaan Paud di wilayah Kabupaten Belu.
Di mana jumlah lembaga paud yang ada di Kabupaten Belu sendiri sebutnya secara keseluruhan berjumlah 219, yang mana 215 diantaranya berada dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, sementara 4 lainnya di bawah naungan kementrian agama Kabupaten Belu.
Namun demikian dari 219 lembaga Paud yang berada di Kabupaten Belu dikatakannya hanya terdapat 54 Lembaga Paud atau 24,2 % yang telah terakreditasi sementara 166 lembaga paud lainnya atau 75,8 % belum terakreditasi.
“Melihat persentase ini, jumlah paud yang terakreditasi di Kabupaten Belu belum mencapai 50%,” ungkapnya.
Untuk tahun ini sendiri, ia mengatakan, Kabupaten Belu mendapatkan kuota 40 lembaga paud yang bakal diakreditasi. Jumlah inipun masih kurang apabila dibandingkan dengan yang belum terakreditasi.
Terkait penyebaran paud di Kabupaten Belu lanjut Dra. Freny hampir merata di semua desa atau kelurahan di Kabupaten Belu, namun demikian ada juga desa atau kelurahan yang belum sama sekali memilik lembaga paud.
“Ini menjadi tantangan bagi kita semua yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pada paud,” tandas Freny.
Pada kesempatan yang sama mewakili Bupati dan Wakil Bupati Belu,Plt Sekda Belu Frans Manafe mengatakan pemerintah pada dasarnya siap membantu bunda Paud dan seluruh jajarannya untuk peningkatan kualitas Paud di Kabupaten Belu.
“Pemerintah menunggu apa yang akan dilakukan bunda paud dan jajarannya, silakan menghubungi dinas terkait dinas Pendidikan dan Kebudayaan”.katanya.
Pemerintah juga sebut Frans berharap agar adanya peningkatan kualitas pengajar pada lembaga Paud.
Guru – guru yang menjadi pengajar pada Paud agar diberikan pendidikan lanjutan tinggal bagaimana kemudian pemerintah menggambarkan sejumlah anggaran untuk pemberian beasiswa dan lain sebagainya.sebab hal ini juga menyambung dari salah satu program Bupati dan wakil Bupati Belu saat ini terkait peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Belu.
Dan terkait adanya beberapa desa atau kelurahan di kabupaten Belu yang belum memiliki Paud Frans mengatakan, ke depan akan berusaha agar semua desa kelurahan hingga dusun – dusun dapat mempunyai Paud sendiri.
“Cita – cita kita setiap kelurahan dan Dusun mempunyai satu Paud,” ketusnya.
“Kami Pemerintah Kabupaten Belu pada prinsipnya siap mendukung semua program dari bunda paud yang akan direncanakan dan dilaksanakan,” ucapnya.(ino/Timordailynews.com/Timor Daily)
