TIMORDAILYNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu di era kepemimpinan Bupati Belu dokter Agus Taolin dan Wakil Bupati Belu, Dr. Aloysius Haleserens atau AT-AHS mendapat skor terbaik.
Hal ini lantaran kepemimpinan AT- AHS berhasil mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, hingga mendapat predikat terbaik dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Selain itu, program bidang kesehatan berupa pengobatan gratis juga mendapat apresiasi dari KPK RI.
Dilansir prokopim, Pemkab Belu dinilai berhasil melakukan upaya pemberantasan korupsi di seluruh tingkatan perangkat daerah dengan skor SPI 71,53.
Berikutnya, Survei Kepuasan atas Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah se -NTT yang dilakukan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), Pemerintah Kabupaten Belu mendapat skor 82,96.
Hal itu ditegaskan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Dian Patria, dalam Evaluasi SPI, IPAK dan MCP pada Rapat Koordinasi Akselerasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2024, di Kupang, Selasa (28/05/2024).
BACA JUGA : SALUT! Pemkab Belu Kembali Pertahankan Opini WTP dari BPK RI
Menurut Dian Patria, penilaian MCP terhadap Tata Kelola Pemda, meliputi upaya perbaikan sistem dan regulasi, kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sedangkan terhadap Perilaku Aparatur, KPK RI memotret keseriusan pelaksana pemerintahan dalam melakukan perbaikan dan komitmen pejabat daerah dalam mencegah korupsi.
Adapun catatan KPK atas Pelaksanaan Program Koordinasi Pencegahan Korupsi, meliputi dukungan Kepala Daerah untuk pemenuhan indikator dan akselerasi program perbaikan tata kelola pemerintahan daerah pada area strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BACA JUGA : Maju Pilkada Belu 2024, Dokter Agus Taolin Daftar Sebagai Calon Bupati di PAN
KPK RI juga memberikan catatan terhadap tata kelola layanan dasar, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten/Kota se-NTT.
“Kita beri apresiasi atas layanan kesehatan di Belu dengan melakukan operasi gratis, kemudian mengganti biaya pembelian obat kepada para pasien,” ucap Dian Patria.
Dian Patria menjelaskan, Penilaian MCP juga meliputi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimaliasi PAD.
“Selain itu melalui pencegahan kerugian keuangan melalui penyelamatan barang milik daerah,” tandasnya.
Data yang dihimpun, KPK RI memotret pemberantasan korupsi di tingkat Pemda Kabupaten/Kota Se-NTT, dengan memberikan skors tertinggi SPI kepada Pemkab Belu sebesar 71,53, diikuti Pemkab Manggarai (70,36), Kabupaten TTS (69,84), Kabupaten Sumba Barat (68,1), Kabupaten Alor (67,52), Kabupaten Lembata (67,23) dan Kabupaten Rote Ndao (63,26). Sementara 14 Kabupaten/Kota lainnya mendapat skors SPI terendah.
Untukdiketahui, hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Belu Johanes Andes Prihatin, SE., M.Si bersama Para Bupati dan Sekda Kabupaten/Kota Se-NTT. (Prokopimbelu/roy/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)
