KUPANG.TIMORDAILY.COM – Pengamat Ekonomi dari Universitas Kristen Artha Wacana (UKW), Dr. Frid O. Fanggidae, M.Si, MEP, menanggapi isu terkait bantuan dan program pemerintah pusat yang perlu dikolaborasikan secara spesifik agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, beberapa program pemerintah seperti “makan siang gratis” perlu berdampak langsung pada masyarakat desa dengan pendekatan yang langsung berinteraksi bersama masyarakat. Ia menekankan pentingnya memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta masyarakat setempat sebagai agen yang dapat menyediakan layanan makan siang gratis ini. “BUMDes dapat diperkuat sebagai pelaksana sehingga lebih efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.
Selain itu, Dr. Frid juga mengomentari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2024 mengenai penghapusan kredit macet bagi pelaku usaha mikro, termasuk para petani. Ia berharap, pasangan calon yang terpilih nantinya dapat memastikan keterlibatan petani dan BUMDes yang mengalami kredit macet untuk memanfaatkan peraturan ini.
“Banyak hal yang bisa dieksplorasi dan disesuaikan dari janji-janji pemerintah pusat agar dapat diterapkan dengan nyata dan operasional di lapangan,” tambahnya.
Kemandirian Fiskal dan Pengelolaan APBD di NTT
Dr. Frid juga mengulas struktur penerimaan APBD NTT, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Dalam konteks otonomi daerah, ia menggarisbawahi bahwa pemerintah provinsi seharusnya mampu meningkatkan PAD untuk mendukung kemandirian fiskal.
Ia menambahkan, “Pemerintah provinsi perlu memperbesar akses DAK dengan mempersiapkan persyaratan administrasi yang baik agar berpeluang memperoleh alokasi yang lebih besar dari pusat,” ujarnya.
Tantangan Pendanaan Kader Posyandu dan Utang Daerah
Menanggapi isu pendanaan kader posyandu yang diusulkan oleh salah satu pasangan calon, Dr. Frid menyampaikan bahwa APBD NTT saat ini diperkirakan tidak akan cukup untuk mendukung program tersebut, terutama mengingat pemerintah provinsi masih dalam tahap membayar utang. “Sangat tidak mungkin program itu dapat dijalankan saat terpilih nanti dengan keterbatasan anggaran yang ada,” tutupnya.
//*”
