TIMORDAILYNEWS.COM – Wakil Bupati Belu, Doktor Aloysius Haleserens meminta ASN dan para pejabat lingkup Pemkab Belu bekerja sesuai aturan, agar tidak dikejar polisi dan jaksa.
Permintaan itu disampaikan Wabup Alo saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 yang digelar di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Senin (17/04/2023).
Rapat Evaluasi ini dihadiri Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si, Para Pimpinan OPD Pengelola DAK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Kita harus bekerja sesuai aturan supaya kita tidak dikejar polisi dan jaksa. Hal inilah yang harus kita hindari supaya semua bekerja dengan aman. Sehingga ada kejadian yang luar biasa, segera berkomunikasi dengan Sekda,” kata Wabup Belu.
Wakil Bupati Belu berharap agar para peserta dapat berdiskusi untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi.
‘’Rapat ini dilaksanakan untuk mengevaluasi kegiatan apa saja yang telah diselenggarakan, khususnya pelaksanaan kegiatan DAK, sehingga kita bisa mengetahui apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, sasaran hingga target yang ingin dicapai. Nantinya kita bisa melihat bagaimana pencapaian dan realisasi pelaksanaan kegiatan DAK. Jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun kemarin,’’ujar Wabup Belu.
Wabup Belu juga mengajak peserta rapat untuk berdiskusi dan membahas secara lebih detail terkait hal-hal yang menjadi hambatan dan kendala untuk dicarikan solusi untuk mewujudkan realisasi keuangan pengelolaan anggaran yang efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan tepat sasaran serta berkelanjutan.
“Pulang dan buat skedul, lakukan komunikasi secara baik dengan PPK, kemudian lihat dan periksa dokumen perencanaannya sehingga tidak terjadi temuan. Selain itu turun kelapangan untuk melihat karena itu sangat penting. Inspektorat juga harus memastikan dan kita juga harus konsisten dengan juknis. Kita juga butuh pendampingan dari aparat penegak hukum, baik kepolisian atau kejaksaan untuk mengeleminir persoalan,” jelas Wabup Belu.
Mudah-mudahan tidak ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun non-fisik, sehingga kita tidak dikejar-kejar aparat penegak hukum. (Prokopimbelu/TIMOR DAILY/TIMORDAILYNEWS.COM)
