TIMORDAILY.COM, ATAMBUA – Bupati Belu Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Drs JT Ose Luan dalam masa kepemimpinan periode 2016-2021 pernah menjanjikan memberikan uang lauk pauk atau uang kesra bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Belu.
Janji pemberian uang lauk pauk ini disampaikan tahun 2018 lalu setelah dua tahun masa kepemimpinan Bupati Belu Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Belu Drs JT Ose Luan.
Salah satu pensiunan PNS Kabupaten Belu, Dominikus Mali saat dikonfirmasi awak media ini membenarkan pernyataan tersebut, Jumat (30/10/2020).
“Ini disampaikan Ketua tim Anggaran eksekutif, Sekda Belu, Petrus Bere. Saya sendiri menyaksikan, saya ikut apel pagi itu. Dan saya mengikuti perkembangannya,” tandasnya.
Dijelaskan bahwa sampai dengan dirinya pensiun dan hingga hari ini janji pemberian uang lauk pauk pada masa kepemimpinan Bupati Belu Willy Lay dan Wakil Bupati Belu Ose Luan tidak terealisasikan.
Padahal usai diumumkan oleh Sekda Belu, tenaga-tenaga teknis pun sudah dikirim untuk menghitung dan memasukkan aplikasinya.
“Janji untuk memberikan uang lauk pauk, uang kesra bagi aparatur Pemerintah, tahun 2018. Apel sudah diumumkan oleh Sekda dan sudah dikirim tenaga-tenaga teknis untuk menghitung dan memasukkan aplikasinya. Orangnya sudah datang, lalu pada saat mau dilaksanakan diumumkan lagi tidak jadi,” pungkas mantan Kaban Kesbangpol Belu.
Anggaran pemberian uang lauk pauk pun ternyata langsung dialihkan pada proyek-proyek yang menguntungkan pihak tertentu.
“Sampai kami pensiun dan sampai hari ini tidak ada. Anggarannya pun dialihkan kepada proyek-proyek yang bisa menguntungkan mereka. Itu salah satu contoh saja bagaimana birokrasi juga pernah dikecewakan oleh kepemimpinan saat ini,” tuturnya.
Karena itu mantan Kepala Dinas Pariwisata Belu ini juga menegaskan bahwa bukan hanya masyarakat yang dikecewakan pada masa kepemimpinan Bupati Willy Lay dan Wakil Bupati Belu Ose Luan, namun Aparatur Pemerintah pun diberikan janji palsu.
“Bukan hanya masyarakat saja yang dikecewakan dengan janji-janji manis. Tetapi para birokrat, Aparatur Pemerintah pun diberikan janji dan tidak dilaksanakan,” ujar Domi Mali.
Untuk diketahui, Meski tak pernah ada realisasi, kini janji-janji itu kembali disampaikan melalui program kerja Bidang Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan (TPP) bagi ASN jika terpilih pada pilkada 2020. (Ronny/TIMOR DAILY/TIMORDAILY.COM)
Editor : Marselino
